Ditjen Imigrasi Gelar Internalisasi Kebijakan Teknis Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Pegawai Imigrasi di Seluruh Indonesia

 

Press Release

Jakarta (15/11) – Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya adalah menarik investasi asing melalui pemberian kemudahan perizinan bagi investor asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan suatu inovasi dalam penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian yang dapat diajukan secara online oleh Warga Negara Asing.

Kebijakan pelayanan penerbitan ITAS secara online telah dimulai efektif sejak 3 Oktober 2016 sesuai Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.10-3145, tanggal 29 September 2016 perihal Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik Untuk Seluruh Jenis Layanan ITAS.

Implementasinya yaitu berupa layanan penerbitan ITAS Elektronik. ITAS Elektronik ini berupa surat elektronik (e-mail) yang dicetak pemohon secara mandiri, yang memuat barcode, data ITAS dan Izin Masuk Kembali (IMK/re-entry permit) dapat dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah memiliki ITAS dan IMK. Oleh karena itu, Orang Asing pemegang ITAS Elektronik diizinkan melakukan perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia, tidak perlu memperlihatkan kartu ITAS (KITAS)/kartu fisik kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di bandara maupun pelabuhan laut.

Kini, Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi ITAS, namun juga Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Internalisasi kepada para pegawai Imigrasi dari seluruh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi serta Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham yang ada di Indonesia. Tema yang diangkat yaitu “Internalisasi Kebijakan Teknis Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2017”. Tema tersebut didasarkan pada kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memberikan pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian yang berke-PASTI-an terhadap Warga Negara Asing. PASTI merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif yang menjadi slogan Kemenkumham RI. Acara dilaksanakan pada Kamis (16/11) dan mengambil tempat di Surakarta, Jawa Tengah.

Melalui kegiatan tersebut Ditjen Imigrasi berharap dapat menyebarluaskan kebijakan teknis Keimigrasian ini sekaligus menjaring kritik, saran, dan masukan terkait permasalahan yang ada di lapangan. Data dan informasi yang diperoleh akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan peraturan dan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi di bidang izin tinggal keimigrasian.

 

Kepala Bagian Humas dan Umum

                                                            Ttd

       Agung Sampurno

                                                               NIP. 19721107 199903 1 001

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)