Sistem perlintasan di perbatasan Inggris menghadapi kemarahan para pelintas yang terhambat akibat kesalahan sistem (1)

 

Diane Taylor, The Guardian, 7 September 2019

Sistem perlintasan yang dikendalikan oleh Departemen Dalam Negeri Inggris (the Home Office) dinilai tidak layak guna oleh para pelintas yang frustasi karena ditolak saat melintasi Gerbang Elektronik (eGate).

Para pelintas yang frustasi mendapati nama mereka terdata dalam sistem perlintasan Departemen Dalam Negeri yang membuat mereka berulangkali terhambat di bandara walaupun mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sebuah lembaga non pemerintah dan para pengguna Gerbang Elektronik, bahwa sistem tersebut tidak layak guna.

Para pelintas tersebut ternyata memiliki nama yang sama atau mirip dengan para kriminal yang juga tersimpan dalam pusat data Departemen Dalam Negeri. Mereka meminta pemerintah untuk memilah kembali data tersebut karena membuat mereka terhambat dan terpisah dengan orang yang seperjalanan dengan mereka saat melalui pemeriksaan paspor.

Paspor mereka ditolak saat melintasi Gerbang Elektronik dan menjadi target pemeriksaan lanjutan oleh petugas Pengamanan Perbatasan (Border Force) yang memeriksa identitas mereka melalui sistem komputer Departemen Dalam Negeri. Penolakan paspor mereka di Gerbang Elektronik dan pemeriksaan lanjutan yang harus dijalani telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan frustasi.

Edin Omanovic, staf Program Utama Pengawasan di International Privacy, sebuah organisasi non-profit yang membela masalah hak privasi publik, mengatakan: “Sudah jelas bahwa sistem ini tidak layak digunakan sebagaimana tujuan awalnya. Permasalahan ini telah menggantung selama bertahun-tahun akibat kesalahan manajemen dan merupakan pemborosan uang para wajib pajak, dan sekarang menjadi sumber masalah bagi masyarakat yang tak terhitung jumlahnya. Pihak departemen setidaknya dapat berterus terang kepada masyarakat yang hanya menginginkan jawaban sederhana.”

Terdapat 264 Gerbang Elektronik di 15 bandara dan beberapa tempat perlintasan lain. Pihak Departemen Dalam Negeri bersikeras bahwa sistem pengawasan mereka saat melakukan pemeriksaan di perlintasan tidak hanya bergantung kepada data nama pelintas, tetapi juga berdasarkan informasi identifikasi lain.

The Guardian sebelumnya memberitakan kasus Antonio Heslop, seseorang dengan paspor Jamaika yang dituduh sebagai bandar narkoba saat dia mengajukan izin tinggal biometrik, penyebabnya adalah adanya kesamaan nama dalam pusat data Departemen Dalam Negeri antara dia dengan seorang kriminal yang secara kebetulan memiliki nama yang sama. Heslop pada akhirnya tidak dikenakan tuntutan.

Kasus Profesor David Baker yang paspornya selalu ditolak di Gerbang Elektronik hingga ratusan kali selama tujuh tahun terakhir dan menjadi target pemeriksaan petugas Pengamanan Perbatasan juga telah menjadi sorotan. Baker menyebut sistem biometrik itu “tidak berguna”.

Sejak saat itu, semakin banyak orang yang menyampaikan permasalahan yang sama kepada the Guardian. Bahkan ada forum khusus di TripAdvisor yang membahas pengalaman orang-orang yang dihentikan saat melintasi perbatasan akibat kesalahan identifikasi.

bersambung...

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)