Indonesia dan Jepang Sepakati Cegah Pelanggaran Imigrasi

Ilustrasi perdagangan orang. shutterstock

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto menandatangani Rencana Aksi (Plan of Action) di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Kehakiman Jepang yang diwakili oleh Direktur Hubungan Internasional Shibata Noriko di Tokyo.

“Kedua negara juga berkomitmen, salah satunya dalam berbagi informasi  keimigrasian dalam rangka pencegahan, pendeteksian, dan investigasi pelanggaran keimigrasian,” kata Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Sam Fernando, Rabu (16/10) dalam rilis persnya.

Sam menjelaskan, rencana aksi ini sebagai tindak lanjut dari Memorandum Kerja Sama (Memorandum of Cooperation/MoC) yang telah ditandatangani oleh Menkumham RI dan Menteri Kehakiman Jepang pada Oktober 2018 di Tokyo.

Sam melanjutkan, adapun poin-poin yang termuat dalam Rencana Aksi/Plan of Action (PoA) tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian, peraturan perundang-undangan, hukum perdata, dan lembaga pemasyarakatan.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menyambut baik pelaksanaan kerja sama di antara kedua belah pihak. Dari kerja sama ini diharapkan akan ada hasil nyata yang bisa menguntungkan kedua negara.

Sementara itu Direktur Hubungan Internasional Shibata Noriko mewakili Menteri Kehakiman Jepang mengutarakan maksud baik Pemerintah Jepang dalam kerja sama ini. Pihaknya mengajak Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

Kemudian, di tempat yang sama dilakukan pula penandatanganan Letter of Intent antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham dengan Badan Pelayanan Imigrasi Jepang.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie mengatakan bahwa kerja sama ini juga terkait dengan usaha dalam memerangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menandatangani MKS bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Kehakiman Jepang pada tanggal 10 Oktober 2018.

Kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi sistem dan operasi terkait imigrasi, penanganan terhadap warga binaan dan penanganan institusional, pengembangan sistim hukum di bidang perdata dan komersial, promosi dan perlindungan ham serta kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan  bersama.

Menteri Kehakiman Jepang, Takashi Yamashita mengungkapkan, MKS ini merupakan kali pertama bagi Kementerian Kehakiman Jepang.

sumber

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)