Kunjungan Kerja dan RDP Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR ke Sumatera Utara

Medan (14/7/17) - Sekira pukul 09.25 WIB, Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa dari Komisi I DPR-RI Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi & Informatika serta Intelijen tiba di Bandara Internasional  Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Rombongan diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara beserta jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan GM Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu.

Sumatera Utara adalah satu dari tiga provinsi yang dikunjungi Panja dalam rangka mengetahui kesiapan, proses pelaksanaan dan kondisi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam pelaksanaan kebijakan Bebas Visa serta  tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Panja diketuai oleh Meutya Hafid dan beranggotakan 10 orang yang terdiri dari Yayat Y. Biaro, Dimyati Natakusumah, Tuti N. Roosdiono, Bambang Wiyogo, H. Darizal Basir, Martin Hutabarat, Budi Youyasri, H.M. Hidayat Nurwahid,  Kartika Yudhisti dan Arief Suditomo.

Pukul 09.30 waktu setempat, bertempat di aula lantai 1 Bandara Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang,  digelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara, PT. Angkasa Pura II dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rapat dimaksud, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibnu Chuldun didampingi Kepala Divisi Administrasi, Imam Jauhari, Plt. Kepala Divisi Keimigrasian, I. Sabarita Ginting dan Kepala UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara, General Manager P.T. Angkasa Pura II, Arif, serta pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Firdaus.

Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai keberadaan dan Pengawasan Orang Asing, khususnya lalu lintas orang asing di Sumatera Utara yang disinyalir menjadi tenaga kerja nonprosedural sebagai dampak kebijakan bebas visa. Selain itu, dikhawatirkan pengaruh paham radikal, narkoba, perdagangan manusia dan prostitusi terselubung serta tidak menutup kemungkinan spionase yang dilakukan para WNA. Pada kesempatan ini, para pemangku kepentingan dan Panja secara bergantian memaparkan data dan informasi tentang kondisi terkini yang dihadapi masing-masing instansi terkait penerapan kebijakan dimaksud.

Dalam paparannya,  Ibnu Chuldun menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah mengajukan usulan ke Direktorat Jenderal Imigrasi agar membuka Tempat Pemeriksaan Imigrasi baru di Bandara Silangit dengan tujuan mendukung program pemerintah di bidang pariwisata. Selain itu, dalam hal Pengawasan Orang Asing, telah dibentuk TIM PORA hingga ke daerah agar memudahkan koordinasi dalam hal pengawasan orang asing.

”Kerjasama masyarakat, pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum sangat dibutuhkan untuk membantu melaporkan keberadaan orang asing sehingga keberadaannya dapat dengan mudah dideteksi’’, tukas Ibnu Chuldun.

Berkaitan dengan kebijakan bebas visa, terjadi peningkatan penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Indonesia secara signifikan, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2015 terjadi 89 Pendeportasian dan 2 kasus Projustitia, sedangkan di tahun 2016 terjadi 189 pendeportasian dan 11 kasus Projustitia (3 WN Bangladesh, 1 WN Jepang, 2 Pakistan, 4 Malaysia,1 Tiongkok). Rapat ini berlangsung cukup alot dan diakhiri dengan penyerahan plakat serta sesi foto bersama. (Hms).

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)