Rekomendasi Negara Tertentu

Humas, 13 Juli 2016

UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dariNegara Calling visa, Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian.

DAFTAR NEGARA TERTENTU

  1. Afghanistan;
  2. Guinea;
  3. Israel;
  4. Korea Utara;
  5. Kamerun;
  6. Liberia;
  7. Niger;
  8. Nigeria;
  9. Pakistan; dan
  10. Somalia.

PERSYARATAN

  • Persyaratan permohonan persetujuan visa bagi Warga Negara dariNegara Calling visa melalui Direktur Jenderal Imigrasi dapat diajukan setelah melengkapi:
  1. Berita Faksimili (brafaks) dari Perwakilan RI di luar negeri, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan visa di perwakilan RI yang berisikan data Orang Asing dari negara Calling visa disertai dengan kelengkapan administrasi dokumen penjamin;
  2. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  • Perwakilan Republik Indonesia dapat menerbitkan visa atas kuasa sendiri (tanpa melalui persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi) bagi Warga Negara Calling Visa memiliki kartu penduduk tetap bagi yang bertempat tinggal di luar negara asalnya, sepanjang kunjungan dalam rangka:
  1. Kegiatan konferensi atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa;
  2. Kegiatan investasi di wilayah Indonesia;
  3. Pembicaraan kegiatan sektor usaha;
  4. Kegiatan sosial budaya.
  • Warga negara asing dari Negara Calling Visa, dapat mengajukan permohonan visa pada perwakilan RI di luar negara asalnya atau di negara lain apabila:
    1. Di negaranya tidak terdapat perwakilan RI;
    2. Warga negara asing tersebut berprofesi sebagai:
      • Dosen atau pengajar;
      • Mahasiswa;
      • Tenaga ahli;
      • Penanam modal; atau
      • Pekerja tingkat manajer termasuk suami atau isteri dan anaknya sebagai anggota keluarga yang sedang berada di negara lain.
  • Permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia, diajukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok atau Perwakilan Republik Indonesia di Singapura dan hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta atau Bandar Udara Ngurah Rai, Bali
  • Penjamin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dariNegara Calling visa adalah sebagai berikut:
    1. Warga Negara Indonesia;
    2. Berdomisili di Indonesia;
    3. Korporasi Berbadan Hukum.

KETETNTUAN PENJAMIN

Penjamin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dariNegara Calling visa adalah sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berdomisili di Indonesia;
  3. Korporasi Berbadan Hukum.

Pasal 63 UU No 6 Tahun 2011:

ayat (2):

Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.

ayat (3):

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi;

Pasal 118 UU No 6 Tahun 2011:

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kategori: menu layanan asing
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)