Welcome to the Indonesian Directorate General of Immigration Website

Find the services you need here

Imtelligence
Experience seamless travel planning with our platform!

News and
Press Release.

stay tuned for our latest information

Imigrasi Ngurah Rai Tolak Masuk dan Deportasi WN Rusia Red Notice Interpol
Press Release

Nov 21, 2026

Imigrasi Ngurah Rai Tolak Masuk dan Deportasi WN Rusia Red Notice Interpol
BADUNG – Kantor Imigrasi Ngurah Rai menolak masuk seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial IG di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu dini hari, (11/11/2026). IG merupakan subjek Red Notice Interpol yang dicari terkait kasus dugaan penggelapan dana dan penipuan dengan kerugian sebesar 5,7 juta Ruble atau sekitar 1,3 miliar Rupiah.Kasus ini bermula ketika Imigrasi Ngurah Rai menerima laporan dari surat resmi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) POLRI terkait seorang WN Rusia yang terdeteksi sebagai Red Notice Interpol sedang dalam perjalanan menuju ke Bali. Petugas Imigrasi kemudian melakukan penjemputan terhadap yang bersangkutan yang mendarat dengan penerbangan QZ247 dari Phuket, Thailand. Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lanjutan, IG diserahterimakan kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dengan tetap berkoordinasi dengan Divhubinter Mabes Polri dan Perwakilan Federasi Rusia.Setelah rangkaian pemeriksaan dan koordinasi antar instansi, IG dideportasi pada Rabu (18/11/2026) dengan penerbangan SU297 tujuan Moskow, Rusia didampingi pengawasan oleh Pusat Informasi Nasional (NCB) Interpol Kementerian Dalam Negeri Rusia.Penanganan kasus ini turut mendapat apresiasi dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi atas kerja sama dan bantuan dalam penangkapan WN Rusia yang masuk dalam daftar buronan internasional.“Kasus IG menunjukkan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di pintu masuk wilayah Indonesia. Kami berupaya untuk terus memperkuat pengawasan keimigrasian melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. ” jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri.Novyandri juga menegaskan bahwa keandalan sistem perlintasan di tempat pemeriksaan imigrasi, khususnya di Bandara Internasional Ngurah Rai menjadi salah satu faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah masuknya orang yang berpotensi mengancam keamanan. Dukungan sistem, ketelitian petugas, serta pertukaran informasi dengan instansi terkait memungkinkan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan tepat."Sistem imigrasi yang andal bukan hanya memeriksa dokumen perjalanan, tetapi juga tentang bagaimana Imigrasi mampu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat secara optimal. Semangat inilah yang terus kami jalankan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, bahwa Imigrasi harus hadir untuk melindungi, melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, " tutup Novyandri.21 November 2026Humas Kantor Imigrasi Ngurah Rai
Baca Selengkapnya
Setelah 8 Tahun, Guns N’ Roses Konser Lagi di Jakarta, Imigrasi Terbitkan 82 Visa Secara Kolektif
Press Release

Nov 20, 2026

Setelah 8 Tahun, Guns N’ Roses Konser Lagi di Jakarta, Imigrasi Terbitkan 82 Visa Secara Kolektif
JAKARTA – Imigrasi Indonesia memfasilitasi penerbitan total 82 visa bagi personel dan kru pendukung grup musik Guns N’ Roses. Grup musik legendaris asal Amerika Serikat itu akan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (21/11/2026). Dukungan keimigrasian tersebut diberikan melalui penerbitan Visa Kunjungan Penampilan Musik (indeks C7A) bagi para penampil dan Visa Kunjungan Kru Penampilan Musik (indeks C7B) bagi tim produksi serta ofisial yang terlibat dalam rangkaian tur dunia (world tour) tersebut.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa penerbitan visa untuk kegiatan pertunjukan musik internasional kini jauh lebih ringkas dan terintegrasi. Dalam sistem layanan e-visa, Imigrasi menerapkan mekanisme penerbitan khusus untuk performer visa, di mana proses pengajuan hingga verifikasi dokumen artis beserta seluruh tim pendukungnya dilakukan secara kolektif.“Untuk mendukung kelancaran perhelatan konser berskala internasional, Imigrasi menerapkan skema penerbitan khusus melalui sistem e-visa bagi performer dan ofisialnya. Proses verifikasi dilakukan secara kolektif dalam satu grup pengajuan oleh pihak promotor sebagai penjamin, sehingga jauh lebih cepat, praktis, dan memberikan kepastian hukum bagi para musisi maupun kru internasional yang akan tampil di Indonesia,” ujar Hendarsam Marantoko, Rabu (18/11/2026).Selain memastikan kemudahan pada tahap pra-kedatangan melalui penerbitan visa, jajaran Imigrasi juga menyiapkan optimalisasi layanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara. Khusus di area kedatangan internasional, petugas keimigrasian telah disiagakan untuk memberikan pendampingan langsung kepada rombongan musisi dan kru dalam memanfaatkan fasilitas autogate serta pengisian deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia. Langkah ini dilakukan agar proses perlintasan berjalan cepat, nyaman, dan tanpa hambatan setibanya di Tanah Air.Kehadiran konser grup musik ikonik dunia tersebut terbukti tidak hanya menarik perhatian penikmat musik dari dalam negeri, tetapi juga wisatawan mancanegara dari kawasan regional, dengan sekitar 2.000 tiket tercatat telah dibeli oleh penonton internasional. Dengan layanan keimigrasian yang adaptif serta tetap mengedepankan aspek pengawasan, pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan konser dan ajang hiburan kelas dunia.“Dukungan penuh yang kami berikan pada event musik internasional ini merupakan wujud nyata pelaksanaan salah satu fungsi utama Imigrasi, yakni sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ketika konser kelas dunia sukses digelar di Jakarta, akan tercipta multiplier effect yang menggerakkan sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas,” tutup Hendarsam. 20 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi 
Baca Selengkapnya
Dicegah Imigrasi, 2 WNI Calon Tentara Bayaran di Rusia Gagal Berangkat
Press Release

Nov 19, 2026

Dicegah Imigrasi, 2 WNI Calon Tentara Bayaran di Rusia Gagal Berangkat
SURABAYA, – Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menunda keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia pada Rabu (18/11/2026). Penundaan dilakukan setelah petugas melakukan pemeriksaan mendalam dan mendapati bahwa pengakuan keduanya yang berdalih akan berlibur ke Thailand melalui Singapura tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya, yakni menuju Rusia usai menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026. Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku memperoleh tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan (security) di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer."Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," jelas Agus.Atas temuan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan (Not OK to Board) terhadap kedua WNI. Keduanya kemudian diserahkan kepada Satgas PAM dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri."Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa” imbuhnya. WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.“Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya," papar Hendarsam.Hendarsam menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional."Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," tutup Hendarsam. Jakarta,  19 November 2026 Humas Imigrasi Juanda 
Baca Selengkapnya
Terindikasi Korban Perdagangan Orang, 5 WN Tiongkok Terancam Deportasi
Press Release

Nov 17, 2026

Terindikasi Korban Perdagangan Orang, 5 WN Tiongkok Terancam Deportasi
KUPANG – Lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia terancam dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Kelimanya diserahkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Rote Ndao pada Jumat (13/11/2026) malam setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar di perairan Rote Ndao.Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Ma'mum, mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap dokumen dan identitas kelima warga asing tersebut sesaat setelah serah terima dilakukan."Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian yang meliputi verifikasi identitas, keabsahan dokumen perjalanan, serta pendalaman jalur kedatangan mereka di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ma'mum.Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima WNA yang terdiri atas empat pria berinisial WY, CJ, JH, dan ZS, serta seorang perempuan berinisial SY ini masuk ke Indonesia melalui jalur udara pada pertengahan Oktober 2026. Setelah berkumpul di Jakarta, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kendari hingga ke Baubau, Sulawesi Tenggara, setelah tergiur tawaran perjalanan ke Australia melalui media sosial dan membayar sejumlah uang kepada perantara.Perjalanan laut mereka dari Baubau menuju Australia menggunakan kapal yang diawaki tiga Warga Negara Indonesia (WNI) terhenti akibat kerusakan mesin di tengah laut. Kapal tersebut akhirnya terdampar di pesisir Pulau Ndana, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao pada awal November lalu, sebelum dievakuasi oleh nelayan bersama aparat setempat.Selain mencoba melintas tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), masa berlaku izin tinggal kelima WNA tersebut juga diketahui telah habis pada rentang 12 hingga 14 November 2026. Atas dasar itu, Imigrasi Kupang menyatakan kelimanya melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena tidak menaati peraturan perundang-undangan.Saat ini, kelimanya telah ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kupang untuk menunggu proses pemulangan ke negara asalnya."Lima WN Tiongkok tersebut akan kami deportasi. Selama menunggu proses pemulangan, mereka ditempatkan di ruang detensi dengan tetap memegang prinsip-prinsip pelindungan hak asasi manusia dan standar operasional prosedur yang berlaku," tutup Ma'mum.Jakarta,  17 November 2026Humas Imigrasi Kupang 
Baca Selengkapnya
Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Akibat Salahi Izin Tinggal dengan Jual Peci Keliling
Press Release

Nov 15, 2026

Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Akibat Salahi Izin Tinggal dengan Jual Peci Keliling
SERANG – Kantor Imigrasi Serang mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan berjualan peci dan kaligrafi secara keliling di sejumlah wilayah Banten. Ketiganya diketahui mengantongi izin tinggal untuk pekerja jarak jauh (remote worker) dan pra-investasi yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas mereka selama berada di Indonesia.Ketiga WNA berinisial MI, MAJ, dan MJ tersebut diamankan petugas Imigrasi pada Selasa (3/11/2026) di Kampung Sukamaju, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MI dan MJ merupakan pemegang izin tinggal terbatas remote worker, sedangkan MAJ menggunakan izin tinggal pra-investasi.“Kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pada 26 Oktober 2026 mengenai keberadaan seorang WNA yang berjualan peci dari rumah ke rumah di Kota Serang. Informasi tambahan kemudian diterima dari Polres Lebak pada 31 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Serang melakukan penelusuran dan pengumpulan keterangan hingga akhirnya mengamankan ketiganya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Serang, I Gusti Agung Komang Artawan, Rabu (11/06/2026).Dalam pemeriksaan, ketiga WNA mengaku membeli peci di kawasan Tanah Abang dengan harga sekitar Rp1.750 hingga Rp2.000 per buah, kemudian menjualnya kembali seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 secara berkeliling dari rumah ke rumah.Aktivitas penjualan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah Banten, meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.Petugas menduga kegiatan berjualan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dimiliki ketiganya. Atas dugaan tersebut, mereka berpotensi dijerat Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.Saat ini, Kantor Imigrasi Serang masih melakukan pendalaman untuk memastikan unsur pelanggaran serta menentukan langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap orang asing menjalankan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Kemudahan layanan keimigrasian harus tetap diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum Indonesia.Sejalan dengan komitmen Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, Ditjen Imigrasi terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing guna menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat, termasuk para pelaku usaha lokal. 15 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi 
Baca Selengkapnya
Lewat EAZY Pas Lintas Batas, Imigrasi Datangi Warga hingga Pelosok Perbatasan Negeri
News

Nov 13, 2026

Lewat EAZY Pas Lintas Batas, Imigrasi Datangi Warga hingga Pelosok Perbatasan Negeri
JAKARTA, 13 November 2026 – Jarak yang jauh, kondisi geografis yang sulit, hingga keterbatasan biaya tak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat perbatasan untuk memperoleh dokumen perjalanan resmi. Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat layanan EAZY Pas Lintas Batas, inovasi pelayanan jemput bola yang memungkinkan petugas imigrasi mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan pelayanan Pas Lintas Batas (PLB) secara gratis.Penguatan layanan ini tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pas Lintas Batas bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan Nomor IMI-212.GR.02.01 Tahun 2026, yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada 4 November 2026.Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Luasnya wilayah perbatasan menghadirkan tantangan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki Pas Lintas Batas. Keterbatasan ekonomi, biaya transportasi, kondisi alam, jarak tempuh, hingga minimnya akses informasi dan pemahaman administrasi menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi masyarakat.Padahal, Pas Lintas Batas merupakan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi WNI yang berdomisili di wilayah perbatasan untuk melakukan perjalanan antarnegara sesuai perjanjian lintas batas yang berlaku. Dokumen ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat secara legal, aman, dan tertib, sekaligus mengurangi risiko perlintasan melalui jalur tidak resmi.Lebih dari sekadar kemudahan administrasi, EAZY Pas Lintas Batas juga menjadi bentuk perlindungan bagi WNI di wilayah perbatasan. Kepemilikan dokumen perjalanan yang sah memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat saat melintasi batas negara, sehingga tidak perlu khawatir menghadapi pemeriksaan keimigrasian akibat ketiadaan dokumen perjalanan yang dipersyaratkan, sepanjang perlintasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Johannes Fanny C.A., menjelaskan bahwa EAZY Pas Lintas Batas menjadi solusi konkret untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat perbatasan."Selama ini, sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit untuk mengurus Pas Lintas Batas. Melalui EAZY Pas Lintas Batas, kami membalik pendekatan tersebut. Bukan lagi masyarakat yang harus datang jauh-jauh ke kantor imigrasi, melainkan petugas imigrasi yang mendatangi masyarakat," ujar Johannes.Pelayanan Pas Lintas Batas tidak dipungut biaya atau gratis (Rp0), dengan masa berlaku dokumen paling lama tiga tahun. Penerbitannya diselesaikan maksimal empat hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.Berdasarkan pedoman, layanan EAZY Pas Lintas Batas dapat diajukan oleh kepala desa atau sebutan lain di wilayah perbatasan kepada kepala kantor imigrasi setempat dengan minimal 10 pemohon. Jadwal pelayanan ditentukan kantor imigrasi, baik pada hari kerja pukul 08.00–16.00 waktu setempat maupun di luar jam atau hari kerja. Kepala kantor imigrasi dapat menolak permohonan layanan berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Petugas imigrasi kemudian mendatangi lokasi pemohon untuk melaksanakan pemeriksaan persyaratan, pengambilan atau pemindaian foto, dan wawancara. Penginputan data serta pencetakan dokumen tetap dilakukan di kantor imigrasi. Setelah selesai, dokumen dapat diantarkan ke kantor desa atau diambil oleh perwakilan desa yang ditunjuk dengan surat kuasa atau surat perintah kepala desa.Koordinator Fungsi Analisis dan Strategi Kebijakan, Nanang Mustofa, menegaskan bahwa penguatan layanan ini merupakan langkah menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat."EAZY Pas Lintas Batas bukan sekadar mempermudah pengurusan dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat perbatasan memiliki dokumen perjalanan yang sah agar dapat melintas dengan lebih aman dan tertib. Inilah esensi pelayanan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi WNI di wilayah perbatasan," jelas Nanang.Johannes menambahkan bahwa penguatan EAZY Pas Lintas Batas merupakan bagian dari komitmen Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam mewujudkan semangat Imigrasi untuk Rakyat, melalui pelayanan yang efektif, mudah dijangkau, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat."Semangat layanan ini kami wujudkan melalui prinsip EAZY: Efektif, Aman, Zero Cost, dan Yakin Terlindungi. Kami ingin memastikan bahwa jarak bukan lagi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan keimigrasian. Inilah bentuk nyata komitmen Bapak Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam menghadirkan Imigrasi untuk Rakyat, hingga ke pelosok perbatasan negeri," pungkas Johannes.
Baca Selengkapnya
Nekat Jadi PSK, Enam Perempuan Asal Vietnam Diamankan Imigrasi
Press Release

Nov 12, 2026

Nekat Jadi PSK, Enam Perempuan Asal Vietnam Diamankan Imigrasi
SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengamankan tujuh warga negara (WN) Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kota Semarang pada Jumat (6/11/2026). Ketujuh warga negara asing (WNA) tersebut terjaring dalam operasi mandiri yang digelar serentak di dua lokasi sejak pukul 15.00 WIB.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di wilayah Semarang."Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas penyalahgunaan izin tinggal, sehingga tim langsung bergerak melakukan operasi serentak di dua titik yang telah dipetakan, menyasar salah satu hotel dan sebuah rumah di Kota Semarang, " ujar Haryono saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).Dari tujuh WN Vietnam yang diamankan, enam orang adalah perempuan dan satu orang laki-laki. Sebanyak lima orang ditemukan di salah satu hotel di Kota Semarang, sementara dua orang lainnya diamankan di sebuah rumah di kawasan perumahan wilayah Kecamatan Semarang Utara.Selain mengamankan ketujuh WNA tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai, alat kontrasepsi, telepon genggam, serta kunci kamar hotel.Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas mendapati adanya perbedaan jenis izin tinggal yang digunakan para WNA tersebut. Enam WN Vietnam masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK), sedangkan satu orang yang diamankan di kawasan perumahan memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Bisnis (Indeks C2).Ketujuh WNA tersebut diduga melanggar aturan keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja sebagai PSK. Saat ini, para WNA asal Vietnam tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik keimigrasian. Haryono menegaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku."Deportasi dan penangkalan agar tidak bisa masuk lagi ke Indonesia, " imbuh Haryono.Pihak imigrasi memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Jawa Tengah akan terus digiatkan dengan mengoptimalkan peran serta warga sekitar. "Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, karena pengawasan orang asing bukan hanya tugas petugas imigrasi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, tentunya sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat sesuai amanat Dirjen Imigrasi, " tutup Haryono.12 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai
News

Nov 9, 2026

Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai
Pengawasan keimigrasian tidak dapat berjalan sendiri. Di tengah meningkatnya mobilitas orang dan aktivitas lintas negara, Imigrasi perlu memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan menjaga kepentingan nasional.Untuk mendukung upaya tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian menggelar studi tiru dan diskusi bersama Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi sarana untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.“Ketiga instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, akan tetapi memiliki peran dalam melindungi kepentingan negara. Imigrasi mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan orang asing. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan fungsi perpajakan, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaannya, persoalan yang ditangani masing-masing instansi dapat saling berkaitan. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi menjadi penting agar penanganan suatu persoalan dapat dilakukan secara lebih tepat,” ujar Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Anton Helistiawan.  Dia menjelaskan, dalam tugas keimigrasian, intelijen berperan mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman. Informasi yang diperoleh perlu dikelola dan dianalisis dengan baik agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengawasan dan pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi. Data yang semakin beragam perlu didukung sistem pengelolaan yang baik serta kemampuan analisis yang memadai. Melalui pertukaran pengalaman dengan instansi lain, Imigrasi dapat mempelajari praktik yang relevan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kompetensi petugas. “Meski demikian, koordinasi dan pertukaran informasi tetap harus dilakukan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing instansi. Prinsip ini penting untuk memastikan informasi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab”, imbuhnya. Melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas Intelijen. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung deteksi dini, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.  “Dengan demikian, pelaksanaan fungsi keimigrasian dapat semakin profesional dan optimal dalam menjaga keamanan serta kepentingan nasional,” tutup Anton. 
Baca Selengkapnya
194 Atlet Padel Junior Asia Berkompetisi di Jakarta, Imigrasi Siapkan Kemudahan Pengajuan Visa
Press Release

Nov 6, 2026

194 Atlet Padel Junior Asia Berkompetisi di Jakarta, Imigrasi Siapkan Kemudahan Pengajuan Visa
JAKARTA – Imigrasi Indonesia menerbitkan sebanyak 193 visa olahraga (sports visa) bagi kontingen mancanegara yang akan berlaga dalam ajang turnamen padel internasional tingkat benua, FIP Junior Asia Padel Cup 2026.Visa untuk kegiatan olahraga yang berindeks C8A ini diberikan kepada 169 atlet muda dan indeks C8B diberikan kepaa 24 orang official dari 17 negara peserta, di antaranya Hong Kong, Qatar, Malaysia, Uni Emirat Arab, Jepang, Australia, Iran, Taiwan, Lebanon, Arab Saudi, Kazakhstan, Thailand, Filipina, Kuwait, dan Oman.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa kemudahan penerbitan visa ini merupakan bentuk dukungan imigrasi dalam mendorong Indonesia sebagai pusat kegiatan olahraga dan seni tingkat dunia."Kami berupaya sedapat mungkin dalam mendukung Indonesia agar semakin diperhitungkan dalam penyelenggaraan event internasional,” ujar Hendarsam.FIP Junior Asia Padel Cup 2026 hadir di Indonesia untuk edisi kedua dari ajang bergengsi tingkat benua ini. Kejuaraan tersebut mempertemukan bakat-bakat muda terbaik di Asia yang terbagi ke dalam tiga kelompok umur, yakni kategori U14, U16, dan U18.Berlangsung pada 7–14 November 2026, Jakarta menjadi pusat perhatian perkembangan olahraga padel Asia. Menyusul kesuksesan edisi perdana di Bahrain, kompetisi tahun ini mencatatkan sejarah baru dengan diperkenalkannya turnamen kategori putri berdampingan dengan kategori putra.FIP Junior Asia Padel Cup mewakili pertumbuhan jalur generasi penerus (NextGen) di Asia. Turnamen ini menjadi wadah strategis bagi atlet muda untuk bertanding, membangun jejaring antarnegara, serta memupuk nilai-nilai sportivitas yang mendefinisikan olahraga padel.“Fasilitas visa indeks C8 untuk olahraga ini kami harapkan dapat memastikan seluruh kontingen atlet dan official dapat menjalani proses administrasi dengan cepat dan lancar selama bertanding di Indonesia,” tutup Hendarsam.6 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Terhubung ke Interpol 196 Negara, Imigrasi dan Polri Perkuat Pengawasan Buronan Internasional Lewat I-GHAS 24/7
Press Release

Nov 5, 2026

Terhubung ke Interpol 196 Negara, Imigrasi dan Polri Perkuat Pengawasan Buronan Internasional Lewat I-GHAS 24/7
JAKARTA – Imigrasi Indonesia bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengawasan di pintu perlintasan negara melalui pemanfaatan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7).Aplikasi yang diluncurkan di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) tersebut memungkinkan petugas imigrasi melakukan verifikasi lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional di 196 negara anggota Interpol.Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyambut baik peluncuran sistem kolaboratif ini untuk mempercepat pertukaran informasi di wilayah perbatasan."Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat," ujar Hendarsam.Ia menambahkan, pengawasan perbatasan yang efektif membutuhkan dukungan teknologi akurat untuk mencegah ancaman kejahatan transnasional sejak di pintu masuk Indonesia."Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat," tegas Hendarsam.Peluncuran I-GHAS 24/7 dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Untung Widyamoko. Melalui sistem ini, petugas imigrasi di perlintasan dapat terhubung langsung dengan Divhubinter Polri untuk identifikasi dan penanganan buronan maupun pelaku kejahatan lintas negara.Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa keberadaan teknologi ini krusial mengingat kompleksnya penanganan kejahatan transnasional, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penyelundupan narkotika."Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia," kata Suyudi.Ke depan, platform I-GHAS 24/7 direncanakan terus dikembangkan dengan integrasi pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta pemaduan data biometrik pada 2027 mendatang.“Melalui integrasi data ini, Imigrasi dan Polri berupaya memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tentunya tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat,” tutup Hendarsam. Jakarta, 5 November 2026Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi
Baca Selengkapnya

Let's download the M-PASPOR application now!

Apply for a new passport or a replacement passport online.