Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai

9 Nov 2026

Pengawasan keimigrasian tidak dapat berjalan sendiri. Di tengah meningkatnya mobilitas orang dan aktivitas lintas negara, Imigrasi perlu memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan menjaga kepentingan nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian menggelar studi tiru dan diskusi bersama Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi sarana untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Ketiga instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, akan tetapi memiliki peran dalam melindungi kepentingan negara. Imigrasi mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan orang asing. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan fungsi perpajakan, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaannya, persoalan yang ditangani masing-masing instansi dapat saling berkaitan. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi menjadi penting agar penanganan suatu persoalan dapat dilakukan secara lebih tepat,” ujar Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Anton Helistiawan. 
 

Dia menjelaskan, dalam tugas keimigrasian, intelijen berperan mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman. Informasi yang diperoleh perlu dikelola dan dianalisis dengan baik agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengawasan dan pengambilan keputusan.
 

Perkembangan teknologi juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi. Data yang semakin beragam perlu didukung sistem pengelolaan yang baik serta kemampuan analisis yang memadai. Melalui pertukaran pengalaman dengan instansi lain, Imigrasi dapat mempelajari praktik yang relevan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kompetensi petugas.
 

“Meski demikian, koordinasi dan pertukaran informasi tetap harus dilakukan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing instansi. Prinsip ini penting untuk memastikan informasi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab”, imbuhnya.
 

Melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas Intelijen. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung deteksi dini, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. 
 

“Dengan demikian, pelaksanaan fungsi keimigrasian dapat semakin profesional dan optimal dalam menjaga keamanan serta kepentingan nasional,” tutup Anton.