Selamat Datang di Imigrasi Indonesia

Temukan layanan yang anda butuhkan disini

Imtelligence
Dengan platform kami, rasakan kemudahan dalam merencanakan perjalanan anda!

APOA

All Indonesia

Electronic Visa

E-Visa on Arrival

Berita dan
Siaran Pers

ikuti terus informasi terkini kami.

Lewat EAZY Pas Lintas Batas, Imigrasi Datangi Warga hingga Pelosok Perbatasan Negeri
Berita

13 Nov 2026

Lewat EAZY Pas Lintas Batas, Imigrasi Datangi Warga hingga Pelosok Perbatasan Negeri
JAKARTA, 13 November 2026 – Jarak yang jauh, kondisi geografis yang sulit, hingga keterbatasan biaya tak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat perbatasan untuk memperoleh dokumen perjalanan resmi. Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat layanan EAZY Pas Lintas Batas, inovasi pelayanan jemput bola yang memungkinkan petugas imigrasi mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan pelayanan Pas Lintas Batas (PLB) secara gratis.Penguatan layanan ini tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pas Lintas Batas bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan Nomor IMI-212.GR.02.01 Tahun 2026, yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada 4 November 2026.Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Luasnya wilayah perbatasan menghadirkan tantangan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki Pas Lintas Batas. Keterbatasan ekonomi, biaya transportasi, kondisi alam, jarak tempuh, hingga minimnya akses informasi dan pemahaman administrasi menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi masyarakat.Padahal, Pas Lintas Batas merupakan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi WNI yang berdomisili di wilayah perbatasan untuk melakukan perjalanan antarnegara sesuai perjanjian lintas batas yang berlaku. Dokumen ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat secara legal, aman, dan tertib, sekaligus mengurangi risiko perlintasan melalui jalur tidak resmi.Lebih dari sekadar kemudahan administrasi, EAZY Pas Lintas Batas juga menjadi bentuk perlindungan bagi WNI di wilayah perbatasan. Kepemilikan dokumen perjalanan yang sah memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat saat melintasi batas negara, sehingga tidak perlu khawatir menghadapi pemeriksaan keimigrasian akibat ketiadaan dokumen perjalanan yang dipersyaratkan, sepanjang perlintasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Johannes Fanny C.A., menjelaskan bahwa EAZY Pas Lintas Batas menjadi solusi konkret untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat perbatasan."Selama ini, sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit untuk mengurus Pas Lintas Batas. Melalui EAZY Pas Lintas Batas, kami membalik pendekatan tersebut. Bukan lagi masyarakat yang harus datang jauh-jauh ke kantor imigrasi, melainkan petugas imigrasi yang mendatangi masyarakat," ujar Johannes.Pelayanan Pas Lintas Batas tidak dipungut biaya atau gratis (Rp0), dengan masa berlaku dokumen paling lama tiga tahun. Penerbitannya diselesaikan maksimal empat hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.Berdasarkan pedoman, layanan EAZY Pas Lintas Batas dapat diajukan oleh kepala desa atau sebutan lain di wilayah perbatasan kepada kepala kantor imigrasi setempat dengan minimal 10 pemohon. Jadwal pelayanan ditentukan kantor imigrasi, baik pada hari kerja pukul 08.00–16.00 waktu setempat maupun di luar jam atau hari kerja. Kepala kantor imigrasi dapat menolak permohonan layanan berdasarkan alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Petugas imigrasi kemudian mendatangi lokasi pemohon untuk melaksanakan pemeriksaan persyaratan, pengambilan atau pemindaian foto, dan wawancara. Penginputan data serta pencetakan dokumen tetap dilakukan di kantor imigrasi. Setelah selesai, dokumen dapat diantarkan ke kantor desa atau diambil oleh perwakilan desa yang ditunjuk dengan surat kuasa atau surat perintah kepala desa.Koordinator Fungsi Analisis dan Strategi Kebijakan, Nanang Mustofa, menegaskan bahwa penguatan layanan ini merupakan langkah menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat."EAZY Pas Lintas Batas bukan sekadar mempermudah pengurusan dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat perbatasan memiliki dokumen perjalanan yang sah agar dapat melintas dengan lebih aman dan tertib. Inilah esensi pelayanan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi WNI di wilayah perbatasan," jelas Nanang.Johannes menambahkan bahwa penguatan EAZY Pas Lintas Batas merupakan bagian dari komitmen Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam mewujudkan semangat Imigrasi untuk Rakyat, melalui pelayanan yang efektif, mudah dijangkau, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat."Semangat layanan ini kami wujudkan melalui prinsip EAZY: Efektif, Aman, Zero Cost, dan Yakin Terlindungi. Kami ingin memastikan bahwa jarak bukan lagi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan keimigrasian. Inilah bentuk nyata komitmen Bapak Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam menghadirkan Imigrasi untuk Rakyat, hingga ke pelosok perbatasan negeri," pungkas Johannes.
Baca Selengkapnya
Nekat Jadi PSK, Enam Perempuan Asal Vietnam Diamankan Imigrasi
Berita

13 Nov 2026

Nekat Jadi PSK, Enam Perempuan Asal Vietnam Diamankan Imigrasi
SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengamankan tujuh warga negara (WN) Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kota Semarang pada Jumat (6/11/2026). Ketujuh warga negara asing (WNA) tersebut terjaring dalam operasi mandiri yang digelar serentak di dua lokasi sejak pukul 15.00 WIB.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di wilayah Semarang. "Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas penyalahgunaan izin tinggal, sehingga tim langsung bergerak melakukan operasi serentak di dua titik yang telah dipetakan, menyasar salah satu hotel dan sebuah rumah di Kota Semarang, " ujar Haryono saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).Dari tujuh WN Vietnam yang diamankan, enam orang adalah perempuan dan satu orang laki-laki. Sebanyak lima orang ditemukan di salah satu hotel di Kota Semarang, sementara dua orang lainnya diamankan di sebuah rumah di kawasan perumahan wilayah Kecamatan Semarang Utara.Selain mengamankan ketujuh WNA tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai, alat kontrasepsi, telepon genggam, serta kunci kamar hotel.Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas mendapati adanya perbedaan jenis izin tinggal yang digunakan para WNA tersebut. Enam WN Vietnam masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK), sedangkan satu orang yang diamankan di kawasan perumahan memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Bisnis (Indeks C2).Ketujuh WNA tersebut diduga melanggar aturan keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja sebagai PSK.Saat ini, para WNA asal Vietnam tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik keimigrasian. Haryono menegaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku."Deportasi dan penangkalan agar tidak bisa masuk lagi ke Indonesia, " imbuh Haryono.Pihak imigrasi memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Jawa Tengah akan terus digiatkan dengan mengoptimalkan peran serta warga sekitar."Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, karena pengawasan orang asing bukan hanya tugas petugas imigrasi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, tentunya sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat sesuai amanat Dirjen Imigrasi, " tutup Haryono.12 November 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai
Berita

9 Nov 2026

Tingkatkan Deteksi Dini, Imigrasi Jalin Kolaborasi dengan DJP dan Bea Cukai
Pengawasan keimigrasian tidak dapat berjalan sendiri. Di tengah meningkatnya mobilitas orang dan aktivitas lintas negara, Imigrasi perlu memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan menjaga kepentingan nasional.Untuk mendukung upaya tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Intelijen Keimigrasian menggelar studi tiru dan diskusi bersama Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi sarana untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.“Ketiga instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, akan tetapi memiliki peran dalam melindungi kepentingan negara. Imigrasi mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan orang asing. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan fungsi perpajakan, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaannya, persoalan yang ditangani masing-masing instansi dapat saling berkaitan. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi menjadi penting agar penanganan suatu persoalan dapat dilakukan secara lebih tepat,” ujar Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Anton Helistiawan.  Dia menjelaskan, dalam tugas keimigrasian, intelijen berperan mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman. Informasi yang diperoleh perlu dikelola dan dianalisis dengan baik agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengawasan dan pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi. Data yang semakin beragam perlu didukung sistem pengelolaan yang baik serta kemampuan analisis yang memadai. Melalui pertukaran pengalaman dengan instansi lain, Imigrasi dapat mempelajari praktik yang relevan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kompetensi petugas. “Meski demikian, koordinasi dan pertukaran informasi tetap harus dilakukan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing instansi. Prinsip ini penting untuk memastikan informasi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab”, imbuhnya. Melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas Intelijen. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung deteksi dini, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.  “Dengan demikian, pelaksanaan fungsi keimigrasian dapat semakin profesional dan optimal dalam menjaga keamanan serta kepentingan nasional,” tutup Anton. 
Baca Selengkapnya
Penumpang Internasional Kini Bisa Pesan Whoosh Lewat All Indonesia
Siaran Pers

16 Okt 2026

Penumpang Internasional Kini Bisa Pesan Whoosh Lewat All Indonesia
JAKARTA, 16 Oktober 2026 – Penumpang internasional yang baru tiba dari luar negeri kini bisa langsung memesan tiket kereta cepat Whoosh melalui platform All Indonesia untuk menuju Bandung atau Karawang. Hal ini berlaku per 16 Oktober 2026 pasca peresmian kolaborasi antara Imigrasi Indonesia dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, bertepatan dengan perayaan hari jadi KCIC di Marketing Gallery KCIC Halim, Jakarta Timur, Jumat (16/10/2026). Melalui kerja sama ini, penumpang internasional yang telah mengisi deklarasi kedatangan di All Indonesia dapat langsung mengakses situs pemesanan tiket Whoosh melalui tautan yang tersedia. Tak perlu lagi repot mencari laman pemesanan, perjalanan lanjutan bisa direncanakan langsung dari ponsel. "Kami ingin kemudahan perjalanan tidak berhenti di pemeriksaan Imigrasi. Setelah tiba di Indonesia, masyarakat juga harus semakin mudah melanjutkan perjalanan. Kolaborasi ini menghubungkan layanan kedatangan internasional dengan transportasi modern dalam satu akses yang lebih praktis," ujar Hendarsam. Kerja sama ini hadir di tengah tingginya minat masyarakat terhadap Whoosh. Hingga Juli 2026, kereta cepat tersebut telah melayani lebih dari 16,9 juta perjalanan penumpang sejak beroperasi. Sementara itu, hingga Agustus 2026, tercatat 944.087 perjalanan penumpang warga negara asing menggunakan Whoosh. Angka ini menunjukkan besarnya potensi konektivitas antara kedatangan internasional dan perjalanan menuju berbagai destinasi di Jawa Barat. Di sisi lain, All Indonesia telah menyederhanakan deklarasi kedatangan melalui satu platform yang mengintegrasikan layanan keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan karantina. Deklarasi dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan. Hingga Oktober 2026, platform ini telah digunakan oleh 29.119.141 penumpang internasional.Selain kemudahan akses transportasi, kerja sama Imigrasi dan KCIC juga mencakup pertukaran data dan informasi penumpang untuk mendukung pengawasan keimigrasian, dengan tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Hendarsam menegaskan, kolaborasi ini merupakan implementasi nyata semangat Imigrasi untuk Rakyat, yakni menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya modern, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui inovasi dan sinergi lintas sektor, Imigrasi terus berupaya memangkas kerumitan, memperluas kemudahan, dan memastikan setiap perjalanan menjadi lebih nyaman, mulai dari kedatangan hingga tiba di tujuan. "Imigrasi untuk Rakyat berarti setiap inovasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi membuat perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman," tutup Hendarsam. 16 Oktober 2026 Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Imigrasi 
Baca Selengkapnya
Masuki Pertengahan Oktober, Imigrasi Indonesia Lampaui Target PNBP Tahun 2026
Siaran Pers

12 Okt 2026

Masuki Pertengahan Oktober, Imigrasi Indonesia Lampaui Target PNBP Tahun 2026
JAKARTA - Imigrasi Indonesia mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8,68 triliun hingga Senin, 12 Oktober 2026 pukul 07.30 WIB. Angka ini setara 101,88 persen dari target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026.Sektor visa dan izin keimigrasian menjadi kontributor terbesar, di mana pendapatan dari visa sendiri mencapai Rp 4,7 triliun atau 55 persen dari total penerimaan, disusul paspor Rp 2,1 triliun, izin keimigrasian dan re-entry permit Rp 1,52 triliun, serta layanan lainnya Rp 270 miliar. Secara tahunan (year-on-year), perolehan ini mencatatkan surplus Rp 510 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengucapkan rasa syukurnya bahwa di tengah dinamika kondisi geopolitik global, Indonesia tercatat masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi sekali seumur hidup versi majalah CEOWORLD.“Kami mensyukuri bahwa kebijakan keimigrasian mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi terhadap ekonomi negara. Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah," jelas Hendarsam.Lebih lanjut Hendarsam mengatakan, pencapaian target tersebut tercapai dengan baik meski di sepanjang tahun 2026, pengawasan keimigrasian terus digencarkan.“Di tahun 2026 ini, pengawasan keimigrasian terus kami gencarkan. Sekitar 5.310 WNA telah kami deportasi dan 3.950 di antaranya kami masukkan dalam daftar cekal. Kita tentunya menginginkan hanya WNA berkualitas yang masuk dan berkegiatan di Indonesia. Dan ternyata tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar juga tidak menyurutkan animo pelancong internasional untuk datang ke Indonesia,” jelas Hendarsam.Selaras dengan penerimaan PNBP yang optimal, Imigrasi Indonesia juga melakukan optimalisasi layanan untuk menghadirkan pelintas yang berkualitas.Untuk mendukung optimalisasi layanan, Imigrasi Indonesia menghadirkan platform evisa.imigrasi.go.id, yang memungkinkan fasilitas pembayaran kartu kredit langsung tanpa melalui agen atau penjamin. Hal ini didukung dengan penambahan autogate di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi utama. Saat ini tercatat 298 unit autogate telah beroperasi untuk mendukung pembentukan seamless ecosystem di pintu masuk negara.“Kami mendapati bahwa ternyata orang asing tidak melulu mencari yang gratisan. Pelintas berkualitas yang datang ke Indonesia justru mengharapkan kemudahan di sisi pelayanan imigrasi. Kami menghadirkan kemudahan tersebut melalui ekosistem yang seamless, dari penerbitan visa/izin tinggal hingga sistem perlintasan yang terintegrasi,” ujarnya.Sementara itu, dalam aspek pelayanan paspor, pendekatan kepada masyarakat diperluas melalui program jemput bola Pasporia (Paspor Ceria) yang diselenggarakan di ruang-ruang publik seperti Car Free Day (CFD) pada akhir pekan. Imigrasi juga menambahkan kantor imigrasi baru di berbagai daerah serta mengoperasikan unit-unit pelayanan keimigrasian baru yang dapat melayani masyarakat di luar hari dan jam layanan reguler.“Kami berkomitmen menghadirkan imigrasi yang seamless namun tetap memiliki muruah sebagai penjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Capaian realisasi PNBP akan terus kami tingkatkan. Kami perkirakan pada akhir 2026 bisa tercapai Rp 10,9 triliun sampai Rp 11 triliun," tutup Hendarsam.12 Oktober 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi 
Baca Selengkapnya
Dukung MotoGP Mandalika 2026, Imigrasi Terbitkan 1.351 Visa bagi Pembalap dan Tim
Siaran Pers

11 Okt 2026

Dukung MotoGP Mandalika 2026, Imigrasi Terbitkan 1.351 Visa bagi Pembalap dan Tim
LOMBOK TENGAH – Imigrasi Indonesia menerbitkan 1.351 visa untuk mendukung Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026. Acara tersebut berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, hadir di Sirkuit Mandalika untuk memastikan dukungan layanan keimigrasian berjalan optimal. Imigrasi mengerahkan 50 personel tambahan di bandara, kawasan sirkuit, dan sekitarnya guna memperkuat pelayanan serta pengamanan keimigrasian bagi pembalap, tim, dan wisatawan mancanegara.“Kami memastikan pelayanan visa dan proses keimigrasian berjalan baik agar mereka merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman positif selama berada di Indonesia, ” ujar Hendarsam.Event MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menargetkan kehadiran 145.000 penonton domestik maupun mancanegara. Untuk mendukung mobilitas tersebut, InJourney Airports turut menyiapkan 66 penerbangan nonreguler dari dan menuju Lombok selama periode MotoGP.“Bukan hanya pembalap dan tim, kami juga menyambut wisatawan mancanegara yang datang menyaksikan MotoGP. Imigrasi merupakan salah satu wajah pertama Indonesia yang mereka temui. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang ramah dan profesional sehingga merasa aman dan nyaman sejak tiba di Indonesia, ” lanjutnya.Hendarsam menegaskan bahwa peran Imigrasi tidak terbatas pada pelayanan dokumen perjalanan dan pengawasan orang asing. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu fungsi keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang mendukung mobilitas internasional dan pembangunan nasional, termasuk melalui dukungan terhadap MotoGP Mandalika 2026.InJourney menargetkan penyelenggaraan MotoGP tahun ini menghasilkan dampak ekonomi hingga hampir Rp5 triliun. Potensi tersebut menunjukkan bahwa ajang olahraga internasional tidak hanya menjadi panggung kompetisi dunia, tetapi juga mampu mendorong pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.“Di balik gemuruh mesin MotoGP, ada roda perekonomian masyarakat yang ikut bergerak. Melalui pelayanan keimigrasian yang optimal, kami ingin memastikan Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia, tetapi juga mampu memanfaatkan momentum ini untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, ” ujar Hendarsam.Hendarsam menegaskan bahwa Imigrasi akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian untuk mendukung mobilitas internasional, termasuk kegiatan olahraga, pariwisata, dan berbagai agenda internasional lainnya. Menurutnya, pengalaman keimigrasian yang profesional juga menjadi bagian dari upaya memperkuat citra Indonesia di mata dunia.“Melalui MotoGP Mandalika, kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi Indonesia siap mendukung penyelenggaraan kegiatan kelas dunia. Bukan hanya melalui penerbitan visa, tetapi juga dengan menghadirkan pelayanan yang memberikan kepastian, kenyamanan, dan rasa aman. Imigrasi harus menjadi bagian dari kemajuan Indonesia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ” pungkasnya.10 Oktober 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Imigrasi Ciduk PV, Buronan Korupsi asal Thailand Saat Perpanjang Izin Tinggal
Siaran Pers

11 Okt 2026

Imigrasi Ciduk PV, Buronan Korupsi asal Thailand Saat Perpanjang Izin Tinggal
JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan PV, pria berkewarganegaraan Thailand, yang menjadi buronan dugaan kasus penyuapan yang ditangani oleh National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand. PV diamankan saat memperpanjang izin tinggal di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Jumat, 25 September 2026. Sebelumnya, paspor yang bersangkutan telah dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Thailand sejak 15 Oktober 2025.Penangkapan bermula pada 16 September 2026, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permohonan bantuan dari NACC Thailand kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pengamanan PV. Atas dasar itu, Imigrasi mencantumkan nama PV ke dalam sistem Subject of Interest (SOI) guna pemantauan mobilitas PV di Indonesia.Upaya tersebut membuahkan hasil ketika PV terdeteksi memperpanjang izin tinggalnya sebagai Project Manager di PT EIS pada (25/9/26).“Setelah kami menerima permohonan dari NACC Thailand, nama PV kami cantumkan ke dalam daftar Subject of Interest agar kami bisa memantau pergerakan yang bersangkutan. Terbukti petugas kami berhasil mengamankan PV saat yang bersangkutan datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengurus izin tinggal, ” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.PV kemudian dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PV terindikasi melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena paspornya telah dicabut oleh Pemerintah Thailand.“ PV akan kami deportasi pada Kamis, 8 Oktober 2026 dan akan kami masukkan dalam daftar penangkalan agar tidak bisa kembali ke Indonesia, ” imbuh Hendarsam.Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Kami tidak akan membiarkan Indonesia menjadi destinasi pelarian," imbuhnya."Proses pengamanan hingga pendetensian berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa kendala. Terhadap yang bersangkutan akan segera dilaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dengan penangkalan pada tanggal 8 Oktober 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, " tutup Direktur Jenderal Imigrasi.8 Oktober 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
32 Kantor Imigrasi Berganti Nama, Optimalkan Layanan kepada Masyarakat
Siaran Pers

11 Okt 2026

32 Kantor Imigrasi Berganti Nama, Optimalkan Layanan kepada Masyarakat
JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 Kantor Imigrasi.Perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tanggal 30 Juni 2026. Selanjutnya, penataan Kantor Imigrasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.Perubahan nomenklatur atau perubahan nama resmi Kantor Imigrasi dilakukan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah layanan kantor yang bersangkutan. Sebagai contoh, Kantor Imigrasi Surabaya kini berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Juanda, Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu, Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi I Medan dan Kantor Imigrasi Tobelo menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara.“Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi, ” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko.Adapun tipologi Kantor Imigrasi secara sederhana adalah pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugasnya. Penyesuaian tipologi memungkinkan struktur dan kapasitas organisasi setiap kantor diselaraskan dengan kondisi wilayah, beban tugas, serta karakteristik pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijalankan. Contohnya yakni perubahan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta. Perubahan tipologi tersebut dikarenakan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) atau perlintasan di Bandara Internasional Yogyakarta tak lagi di bawah kantor tersebut, melainkan dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo.“Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif, sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal, ” sambung Hendarsam. Ia memastikan bahwa penyesuaian nama, wilayah kerja, dan tipologi Kantor Imigrasi diarahkan untuk memperjelas cakupan tugas, memperkuat efektivitas organisasi, dan pada akhirnya memberikan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, pasti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.“Masyarakat yang akan mengurus paspor diimbau untuk memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun pencarian di internet. Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan, ” pungkas Dirjen Imigrasi.5 Oktober 2026Komunikasi PublikDirektorat Jenderal Imigrasi
Baca Selengkapnya
Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 18 WNA dalam Sepekan, 10 Diantaranya Terlibat Prostitusi
Siaran Pers

2 Okt 2026

Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 18 WNA dalam Sepekan, 10 Diantaranya Terlibat Prostitusi
BADUNG – Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 18 Warga Negara Asing (WNA) sepanjang 21 s.d. 27 September 2026. Penindakan ini merupakan hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 15 hingga 20 September 2026 yang menyisir sejumlah lokasi dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.Dari 18 WNA tersebut, 10 di antaranya adalah WNA yang terjaring dalam operasi gabungan bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada 17 September 2026. Selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 5 orang di antaranya juga kedapatan telah tinggal lajak (overstay).Pelanggaran izin tinggal juga dilakukan oleh seorang WN Rusia berinisial VL yang menjadi pelatih sepeda motor dengan menggunakan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) Remote Worker. VL juga terindikasi tidak jujur dalam memperoleh ITAS dimaksud. Selain itu, satu orang lainnya adalah WN Slovakia pemegang ITAS yang tidak mengajukan pemutakhiran data terhadap penggantian paspornya.Enam WNA lainnya dideportasi karena tinggal lajak. 4 di antaranya overstay kurang dari 60 hari namun tidak mampu membayar biaya beban; sedangkan 2 WNA lainnya overstay lebih dari 60 hari.Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menyatakan bahwa tindakan deportasi ini merupakan wujud nyata fungsi penegakkan hukum bagi Imigrasi Ngurah Rai dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan keamanan iklim pariwisata di Bali."Kami mengimbau seluruh warga negara asing untuk patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk memiliki izin tinggal yang sesuai dengan aktivitasnya. Deportasi ini menunjukan keseriusan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian, " ujar Novyandri.Seluruh WNA yang dideportasi juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imigrasi Ngurah Rai mengimbaukepada seluruh WNA yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, untuk selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimiliki.Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen “Imigrasi untuk Rakyat” , yakni menghadirkan keimigrasian yang tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA akan terus diperkuat untuk memastikan orang asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.28 September 2026Humas Kantor Imigrasi Ngurah Rai
Baca Selengkapnya
Mengamuk di Hotel dan Kantor Imigrasi, WN Belanda Dipindahkan ke Rudenim Denpasar
Siaran Pers

2 Okt 2026

Mengamuk di Hotel dan Kantor Imigrasi, WN Belanda Dipindahkan ke Rudenim Denpasar
DENPASAR - Petugas dari Kantor Imigrasi Denpasar memindahkan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Senin (21/9). WNA tersebut berinisial FM (PR, 67 tahun), yang diamankan oleh kepolisian setempat dan diserahkan kepada petugas Imigrasi Denpasar karena mengamuk di hotel tempatnya menginap.“FM masuk ke Indonesia pada 25 Juli 2026 menggunakan Visa on Arrival (VoA) jadi dia tidak punya penjamin di Indonesia. Sejak dari hotel, yang bersangkutan mengamuk tanpa alasan dan tidak kooperatif kepada petugas. Karena itu kami pindahkan dia ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, agar layanan di kantor imigrasi tetap kondusif, ” jelas Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti.FM terindikasi melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah mengganggu ketertiban dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Per Senin (21/09), FM resmi menghuni Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sambil menunggu proses selanjutnya. Lebih lanjut Haryo menambahkan, “Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib menaati hukum dan norma yang berlaku. Kami mengapresiasi pihak Kepolisian yang bergerak cepat mengamankan WNA tersebut.Sinergi antarinstansi seperti ini sangat penting agar penanganan WNA yang bermasalah berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan, ”tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga kondusifitas wilayah Bali.“Setiap orang asing yang berkunjung ke Bali harus menghormati peraturan yang berlaku. Setiap bentuk pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga keamanan dan menjaga Bali, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wujud komitmen Imigrasi untuk Rakyat, ” tutup Ramdhani.22 September 2026Humas Imigrasi Denpasar
Baca Selengkapnya

Situs Terkait

Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi

Permohonan Informasi Keimigrasian

Permohonan Informasi Keimigrasian

Majalah BhumiPura

Majalah BhumiPura

Lihat Selengkapnya

Ayo unduh aplikasi M-PASPOR sekarang!

Ajukan permohonan paspor baru atau penggantian secara daring. Mudah dan nyaman.