Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM
Penulis: Elyan Nadian Zahara Editor: Achmad Nur Saleh JAKARTA – Bertepatan dengan hari lahir imigrasi yang jatuh pada tanggal 26 Januari, Ditjen Imigrasi selenggarakan deklarasi janji kinerja tahun 2022. Deklarasi janji kinerja ini merupakan komitmen awal insan imigrasi agar dapat bekerja dengan produktif dan melaksanakan perjanjian kinerja dengan profesional dan akuntabel. Acara dimulai dengan Penandatanganan perjanjian kinerja oleh Plt. Dirjen Imigrasi dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan ditjen imigrasi. Dilanjutkan dengan deklarasi janji kinerja oleh Plt Dirjen Imigrasi diikuti oleh seluruh hadirin. Deklarasi Janji Kinerja dihadiri baik secara langsung maupun secara virtual oleh pejabat struktural, fungsional, serta kepala satuan kerja keimigrasian di seluruh Indonesia serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu. “Saya berharap di tahun 2022 ini kita bisa memfokuskan energi untuk optimalisasi fungsi keimigrasian. Hampir 20 tahun Imigrasi berkutat di fungsi layanan keimigrasian. Sudah saatnya kita revitalisasi penegakan hukum, pengamanan negara dan fasilitator pembangunan nasional. Ini semua kita arahkan untuk menjaga tegaknya kedaulatan NKRI.”, ujar Widodo dalam sambutannya. Lebih lanjut Widodo berpesan untuk menyelaraskan postur anggaran, kebutuhan kinerja dengan tugas fungsi awal, misalnya kebutuhan akan borgol, CCTV dan ilmu bela diri di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). “Jadi kita harus sesuaikan, fokus Rudenim di fungsi yang mana? Jika di gakkum (red: penegakan hukum), maka semuanya harus konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi itu. Jangan sampai borgol saja tidak ada, CCTV tidak punya, bela diri tidak bisa”, pungkas Widodo. Dalam acara tersebut Irjen KemenkumHAM, Razilu, turut memberikan sambutan. Razilu memberi apresiasi kepada Plt. Dirjen Imigrasi beserta jajaran yg telah banyak menoreh prestasi di tahun 2021, terutama di bidang pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM) di mana dari total 171 satker yang meraih predikat tersebut, 62 di antaranya adalah satuan kerja imigrasi. Prestasi inilah yang kemudian berhasil menghantarkan Menteri Hukum dan HAM RI didaulat menjadi pemimpin perubahan oleh Kementerian PAN dan RB. Razilu juga mendukung pesan Plt. Dirjen untuk optimalisasi seluruh fungsi keimigrasian demi jayanya imigrasi. Fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan nasional harus dilakukan secara proporsional. Razilu menekankan bahwa Imigrasi harus merdeka jika ingin bermartabat di depan publik. Merdeka dari belenggu hawa nafsu; merdeka dari keserakahan akan kekuasaan dan harta; merdeka dari hidup glamor; merdeka dari kemunafikan, inkonsistensi dan amoral; serta merdeka dari kesalahpahaman akan kebahagiaan dan ketenangan. “Jabatan itu Amanah. Ketika (red: jabatan) diambil sepertinya enak tapi pertanggungjawabannya berat. Jangan cari jabatan! Biarkan jabatan mencari kita! Jangan sampai hidup mewah dari hasil maling! Banyak dari kita salahpaham akan definisi bahagia. Bahagia itu karena tenang, tenang karena tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran”, demikian pesan Razilu kepada seluruh insan imigrasi yang hadir. “Saya mengingatkan kembali pesan MenkumHAM, jangan sampai prestasi baik kita yang tidak sedikit menjadi mubazir hanya karena pelanggaran oleh sejumlah oknum. Lakukan yang terbaik sebagai insan pengayoman, dan tahan diri baik-baik untuk tidak melanggar”, tutup Razilu.
Terakhir diperbaharui 17 Januari 2024
