Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM
JAKARTA - Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN dan RB ajak imigrasi menjadi model reformasi birokrasi berdampak. Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Imigrasi di Hotel Shangrilla – Jakarta, Kamis (19/01). Dalam paparannya, Azwar menyampaikan fokus presiden terhadap pembenahan imigrasi. “Tiga bulan yang lalu saya dapat perintah dari Pak Presiden untuk meninjau proses bisnis imigrasi dari seluruh dunia, karena proses bisnis imigrasi harus berubah nanti kita lihat di paparan tata kelolanya seperti apa,” Lebih lanjut Azwar menyinggung mengenai arahan presiden Jokowi mengenai reformasi biriokrasi, khususnya birokrasi yang berdampak. Kementerian PAN dan RB menerjemahkan arahan tersebut menjadi beberapa turunan, salah satunya adalah penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maksudnya adalah, bagaimana arsitektur SPBE menopang RB Tematik. Di antaranya adalah RB penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual presiden. “Setiap hari kita sibuk kerja. Datang pagi pulang malam, tapi apa dampak langsungnya kepada masyarakat? Dampak langsung yang bisa kita lihat adalah menurunnya angka kemiskinan. Tapi apa? ternyata selama ini RB belum bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” papar Azwar. Oleh karena itu Azwar menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan arah kebijakan keimigrasian di tahun 2023 bisa mendukung penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual presiden. Melalui fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat, Imigrasi diharapkan bisa menjadi role model RB berdampak melalui penyederhanaan birokrasi dan transformasi pelayanan. Penulis: Elyan Nadian Zahara Editor: Achmad Nur Saleh
Terakhir diperbaharui 17 Januari 2024
