Secara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon()
Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
Surat penjaminan dari Penjamin, kecuali Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya.
Persyaratan khusus :
Bagi Orang Orang Asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli dan melakukan tugas sebagai rohaniawan, melampirkan persyaratan :
Surat keterangan domisili;
Surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari instansi berwenang;
Tanda masuk yang masih berlaku.
Bagi Orang Orang Asing dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mengadakan penelitian ilmiah, melampirkan persyaratan :
Surat keterangan domisili;
Surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
Rekomendasi untuk maksud belajar/penelitian dari instansi yang berwenang (Kemendiknas /LIPI);
Tanda masuk yang masih berlaku.
Bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas, melampirkan persyaratan :
fotokopi akta kelahiran;
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua;
fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibuyang sah dan masih berlaku;
fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang masih berlaku;
Tanda masuk yang masih berlaku.
Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, melampirkan persyaratan :
surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;
surat keterangan domisili;
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri;
fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku;
fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, melampirkan persyaratan :
surat permohonan dari ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
surat keterangan domisili;
fotokopi akta kelahiran;
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas, melampirkan persyaratan :
surat penjaminan dari Penjamin;
surat keterangan domisili;
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
fotokopi Izin Tinggal terbatas suami atau istri;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibuwarga negara Indonesia, melampirkan persyaratan :
surat permohonan dari ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
surat keterangan domisili;
akta kelahiran;
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
fotokopi kartu tanda penduduk ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
fotokopi kartu keluarga ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri denganayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, melampirkan persyaratan :
surat penjaminan dari Penjamin;
surat keterangan domisili;
fotokopi akta kelahiran;
fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;
fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia, melampirkan persyaratan :
surat penjaminan dari Penjamin;
surat keterangan domisili;
bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, melampirkan persyaratan :
surat penjaminan dari Penjamin;
surat keterangan domisili;
surat sponsor dari Biro Perjalanan yang ditunjuk oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
Tanda Masuk yang masih berlaku.
Bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melampirkan persyaratan:
surat penjaminan dari Penjamin;
daftar awak kapal yang ditandatangani oleh nakhoda dan diketahui oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
fotokopi paspor kebangsaan yang telah diberikan Tanda Masuk; dan
rekomendasidari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan2, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan point 2, untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama.
Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepadaKepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatasharus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut;
Perpanjangan yang pertama dan kedua dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian;
Perpanjangan yang ketiga sampai dengan kelima dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.
Terakhir diperbaharui
10 Januari 2024
Bagikan ke:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Website ini sudah ramah disabilitas. Silahkan gunakan fitur ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna bagi penyandang disabilitas
This website is accessibility-ready. Please use this feature to enhance the user experience for people with disabilities.