Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM
BATAM - Imigrasi akan menyiapkan 10 kapal patroli baru di tahun 2023. Demikian disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana saat meninjau proses perakitan kapal patroli dan dermaga baru Imigrasi di Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (01/12/2022). “Salah satu fungsi Imigrasi sebagai penegak hukum menuntut ketersediaan kapal patroli yang memadai guna mengawasi potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan penyelundupan manusia,” tuturnya. Selama ini, banyak ‘jalan tikus’ di wilayah laut yang disalahgunakan untuk kejahatan lintas negara seperti human trafficking dan people smuggling. Sementara itu, kantor-kantor imigrasi yang memiliki wilayah laut belum dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan optimal karena terkendala sarana dan prasarana. “Akhirnya, kantor imigrasi hanya menggunakan anggaran sewa kapal yang terbatas,” tambahnya. Pengadaan alutsista ini dimungkinkan dengan peningkatan PNBP tahun 2022 yang signifikan, tembus angka 4 Triliun Rupiah. Selain untuk optimalisasi pelayanan keimigrasian, PNBP harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pengawasan dan penegakan hukum. “Realisasi belanja kita sejauh ini hanya fokus di pelayanan. Padahal untuk wilayah kerja keimigrasian yang memiliki wilayah laut seperti Kepri, fokus di pengawasan juga dibutuhkan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Kepri hanya memiliki total 5 (lima) buah kapal dengan kondisi yang memprihatinkan,” tuturnya. Di sisi lain, Ditjen Imigrasi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menghibahkan kapal patroli. “Saya berterima kasih kepada Pemprov Kepri atas hibah kapal untuk mendukung pengawasan keimigrasian. Amanah ini akan kami gunakan sebaik mungkin untuk meminimalisasi potensi kejahatan transnasional di wilayah kerja Kepulauan Riau,” pungkasnya.
Terakhir diperbaharui 17 Januari 2024
