Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Edi Witjara, melakukan Courtesy Visit kepada Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting, untuk menyampaikan komitmen Telkom dalam mendukung revolusi digital pada ekosistem layanan publik Ditjen Imigrasi. Sekaligus menyampaikan perkembangan informasi mengenai kebutuhan ICT guna mendukung setiap program kerja yang akan dilakukan.
“Telkom siap mendukung program pemerintah khususnya revolusi digital layanan publik pada Ditjen Imigrasi," ujar Edi mengawali kunjungannya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu (10/3/2021).
Lanjut Edi, pengawasan keimigrasian dilakukan dengan menggunakan Advance Passengers Information System (APIS), terutama melalui informasi mengenai identitas diri dari orang yang akan masuk kedalam wilayah NKRI.
Sehingga dapat dilakukan pengawasan keimigrasian secara dini dan lebih komprehensif yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang, yang pelaksanaanya dilakukan dengan menyelenggarakan sistem teknologi Civil Aviation Security And International Passenger Security Services (CAIPSS).
"Mengingat pentingnya Securiport dalam optimalisasi pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), kami dari Telkom akan mendukung penuh serta berperan aktif dalam optimalisasi pemanfaatan securiport, serta layanan berbasis digital di Ditjen Imigrasi," tuturnya.
Terlebih, beberapa waktu lalu, Kemenkumham telah meresmikan pengukuhan revolusi digital pelayanan publik pada 11 unit pusat kerjanya.
Menurutnya, Menkumham Yasonna Laoly pun pernah menyatakan, bahwa pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan.
"Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan," katanya.
Terakhir diperbaharui 17 Januari 2024
