Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Senin, 25 Oktober 2021 Pukul 12.30 WIB Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Muhammad Fijar Sulistyo Ditjen Imigrasi meriahkan rangkaian perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) dengan menghadirkan layanan paspor pada acara Legal Expo di Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, pada Senin (25/10/2021) dan Selasa (26/10/2021). Layanan yang disediakan bagi 50 pengunjung pertama yang ingin membuat paspor baru atau mengganti paspornya. “Untuk mengurus paspor di Legal Expo ini, pengunjung yang datang tidak perlu mengambil nomor antrean secara online. Silakan bawa pesyaratan yang diperlukan, nanti saat di lokasi isi form dahulu lalu dokumen kelengkapannya akan diverifikasi oleh petugas. Wawancara dan pengambilan sidik jari juga dilakukan di tempat”, terang Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh. Persayaratan umum yang diperlukan untuk pembuatan paspor yakni E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/Surat Baptis, serta Surat Penetapan Pengadilan apabila telah mengganti nama. Adapun untuk penggantian paspor, pengunjung cukup membawa paspor lama dan E-KTP. Selain layanan paspor, Ditjen Imigrasi juga menyediakan booth konsultasi keimigrasian. Pengunjung dapat bertanya atau meminta informasi seputar paspor, visa dan izin tinggal kepada petugas. “Bagi pengunjung yang mengurus paspor di acara Legal Expo, nanti bisa mengambil paspornya di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan setelah tiga hari kerja”, lanjut Achmad. Pada pembukaan pameran Legal Expo yang diselenggarakan melalui Aplikasi Zoom, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar menyatakan, pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM pada tahun ini mengedepankan kegiatan-kegiatan virtual untuk memberikan layanan, edukasi dan hiburan kepada masyarakat. “Masyarakat juga dapat menikmati virtual expo dan webinar series selama dua hari pelaksanaan Legal Expo. Selain mencerminkan wujud birokrasi digital, pelayanan virtual tersebut sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik dengan penerapan perilaku pencegahan penularan COVID-19.”, tandasnya. Dengan HDKD Tahun 2021, seluruh insan Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi digital.
Terakhir diperbaharui 17 Januari 2024
